Embargo adalah istilah yang biasa digunakan dalam dunia internasional, khususnya bidang perdagangan dan politik. Ini adalah suatu bentuk kebijakan larangan yang dikeluarkan oleh suatu negara terkait ekspor ataupun impor terhadap komoditas yang diedarkan dari negara tertentu.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), embargo adalah larangan lalu lintas barang (antarnegara) dan penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing..
Mari kita bahas istilah ini secara mendalam, mulai dari jenis, dampak, dan contoh kasusnya.
Jenis Embargo Adalah Seperti di Bawah Ini!
- Embargo Ekonomi
Embargo ekonomi adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pada negara yang mendapatkan sanksi atau hukuman. Pada dasarnya, ini adalah larangan kegiatan ekspor atau impor terhadap suatu komoditas.
Kebijakan ini memiliki jarak waktu tertentu yang sebelumnya sudah disepakati dengan negara yang menerapkannya.
- Embargo Informasi
Embargo informasi adalah penghentian distribusi berita atau informasi yang disiarkan kepada khalayak dalam batas waktu tertentu.
Dalam Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa larangan ini menjadi sebuah ketetapan hukum yang harus dipatuhi dan bila dilanggar, maka perusahaan tersebut akan memperoleh sanksi atau denda yang sangat tegas.
Maka dari itu, pers wajib menaati kebijakan ini agar kantor berita tersebut terhindar dari sanksi yang diberlakukan.
Dampak Embargo Adalah Hal yang Perlu Diwaspadai
Embargo adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk memaksa negara sasaran patuh dan tunduk terhadap keinginan negara pelaku kebijakan tersebut.
Akibatnya, aktivitas ekonomi negara menjadi tidak stabil yang membuat penurunan tingkat kesejahteraan negara tersebut karena ketersediaan atau kebutuhan pokok terbatas.
Dampak embargo bisa menjadi lebih fatal karena menimbulkan konflik hubungan antarnegara sehingga perdamaian dunia terasa kian jauh dari cita-cita semula, seperti yang pernah terjadi di Timur Tengah dan Timor Timur.
Contoh Kasus Kebijakan Ini
- Embargo Amerika Serikat (AS) Terhadap Iran
Sudah 40 tahun Iran mengalami tekanan embargo ekonomi dari AS dan sekutunya dari negara-negara Barat karena dianggap bersikeras mengembangkan program nuklir.
Menurut berbagai sumber, Iran pertama kali mendapatkan embargo dari Negeri Paman Sam pada 1980. Hal ini berlanjut Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton, menghentikan perdagangan dan investasi perusahaan-perusahaan AS di Iran.
Sanksi embargo ekonomi Iran mulai longgar ketika Iran dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menandatangani kesepakatan penghentian nuklir The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015.
Apa dampaknya bagi Iran? Akibatnya, pertumbuhan ekonomi merosot 3,7 persen pada 2017, 4,8 persen pada 2018, dan 9,5 persen pada 2019. Yang mengenaskan lagi, pada 2020 pertumbuhan ekonomi Iran nol persen.
- Embargo AS Terhadap Myanmar
Pejabat dan dua unit militer serta polisi dikenakan sanksi oleh AS atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga muslim Rohingya yang meliputi kekerasan etnis dan serangan seksual pada 2018.
Akibat kasus pelanggaran HAM ini, sekitar 700 ribu warga muslim Rohingya harus mencari suaka ke Bangladesh pada 2017. AS juga membekukan semua aset yang dimiliki individu, serta melarang warga AS berurusan dengan Myanmar dan sebaliknya.
- Embargo Uni Eropa terhadap Guinea
Sudan Selatan dikenakan sanksi embargo senjata oleh Uni Eropa setelah PBB menerbitkan resolusi pada 2018. Kebijakan ini ditempuh sebagai respons dari adanya konflik dan kekerasan etnis yang terus terjadi di Guinea.
Resolusi ini diajukan oleh AS. Dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, ada enam negara yang mendukung kebijakan ini yaitu Rusia, Tiongkok, Ethiopia, Guinea Ekuatorial, dan Kazakhstan.
Selain melakukan embargo senjata, resolusi Dewan Keamanan PBB pun memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset Resolusi Dewan Keamanan PBB juga memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada wakil kepala pertahanan Sudah Selatan dengan alasan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas adanya konflik kekerasan etnis.
Adapun pihak yang berperang yakni pasukan loyalis kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan loyalis Riek Machar. Machar merupakan mantan wakil presiden Kiir. Pada 2015 telah tercapai kesepakatan damai, tetapi upaya mengakhiri kekerasan nihil.
Apa Kesimpulannya?
Konklusi dari pembahasan mengennai embargo adalah kebijakan larangan perdagangan dalam suatu negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor pada komoditas tertentu.
Embargo juga dapat menyebabkan perekonomian lesu karena tidak adanya aktivitas ekspor ke negara lain. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati dan menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil.
Bawa Indonesia Tetap Positif di Kancah Dunia. Bersama AeXI, Kita Catatkan Perjalanan Global yang Hebat!
AeXI menawarkan kemudahan untuk para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya, mulai dari membuka akses global melalui platform global marketplace, memberikan konsultasi bisnis, mempersiapkan produk berkualitas, hingga informasi regulasi dan logistik. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan kirim e-mail ke [email protected].
